RI News. Phnom Penh, 15 November 2026 – Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Kamboja untuk menghadiri pertemuan puncak Organisasi Internasional Francophonie (OIF), forum dua tahunan negara dan pemerintahan berbahasa Prancis. Kehadirannya berlangsung ketika ia menghadapi tekanan unjuk rasa di dalam negeri dan ketegangan antaranggota yang bersumber dari konflik di Afrika.
Di Bandara Phnom Penh, Macron dan istrinya, Brigitte Macron, disambut penari Apsara yang membawakan tarian restu klasik. Macron menyatakan lewat unggahan di media sosial bahwa ia ingin membuka pasar baru bagi pelaku usaha Prancis di Kamboja. Ia kemudian bertemu Perdana Menteri Hun Manet.
Pertemuan tiga hari ini berlangsung hingga Senin (16/11/2026). OIF beranggotakan 90 negara dan pemerintahan: 53 anggota penuh, lima anggota asosiasi, dan 32 pengamat. Kamboja akan menerima estafet kepemimpinan forum dari Macron, yang memegangnya sejak Prancis menjadi tuan rumah pada 2024.
Dari sisi politik domestik, perjalanan ini dilakukan saat Prancis diguncang aksi massa. Awal November, lebih dari 600.000 orang turun ke jalan menuntut kenaikan upah dan mendukung gerakan protes pelajar. Aksi tersebut disertai ribuan penangkapan, ratusan korban luka, dan pembakaran sejumlah sekolah. Posisi Macron di forum internasional pun diuji oleh persoalan yang ia tinggalkan di dalam negeri.
Isu paling sensitif adalah pemilihan sekretaris jenderal OIF untuk empat tahun ke depan, yang dijadwalkan diputuskan pada Senin. Jabatan ini merupakan pemimpin sekaligus kepala eksekutif organisasi. Semula, pencalonan diwarnai persaingan dua negara Afrika yang berseteru, yakni Louise Mushikiwabo dari Rwanda, petahana yang mengincar masa jabatan ketiga, dan Juliana Lumumba dari Republik Demokratik Kongo. Lumumba, 71 tahun, adalah putri tokoh kemerdekaan Patrice Lumumba.
Pada Sabtu (14/11/2026), Kongo menarik pencalonan Lumumba dan mengalihkan dukungan kepada mantan Perdana Menteri Rumania, Dacian Ciolos. Kongo menyebut langkah itu sebagai upaya membangun konsensus di sekitar kandidat pemersatu. Tim Mushikiwabo belum memberikan tanggapan.
Latar belakang persaingan ini adalah tuduhan Kongo, Amerika Serikat, dan para pakar PBB bahwa Rwanda mendukung kelompok bersenjata M23 di timur Kongo yang kaya mineral. Wilayah itu menjadi ajang perebutan sekitar 100 kelompok bersenjata. Rwanda secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Kongo bahkan mengancam keluar dari OIF bila Mushikiwabo kembali terpilih. Dengan penduduk lebih dari 110 juta jiwa, atau lebih dari 40 juta jiwa di atas Prancis, Kongo merupakan negara berbahasa Prancis resmi dengan populasi terbesar di dunia. Kepergiannya akan menjadi pukulan serius bagi organisasi.
Kantor kepresidenan Prancis menyatakan pada Sabtu malam bahwa sebagian besar anggota sepakat perlunya konsensus dan bahwa Macron akan membahasnya dengan mitra-mitranya dari Afrika. Prancis memegang pengaruh besar sebagai penyumbang terbesar anggaran OIF 2026 yang mencapai 71,7 juta euro (sekitar 79 juta dolar AS).
Persoalan ini muncul setelah Mali, Niger, dan Burkina Faso mengumumkan keluar dari OIF pada Maret 2025, menyusul penangguhan keanggotaan akibat kudeta militer. Mali menilai penangguhan itu melanggar kedaulatan. Penarikan diri tersebut juga mencerminkan upaya negara-negara Afrika berbahasa Prancis melepaskan diri dari pengaruh politik, militer, dan budaya Prancis yang mereka anggap berlebihan.
Dalam kajian hubungan internasional, dinamika ini dapat dibaca sebagai ujian bagi daya tarik (soft power) Prancis. Bahasa yang dahulu menjadi perekat kini dipertanyakan fungsinya ketika kepentingan politik anggota semakin beragam.
Tema pertemuan, “Berinvestasi dalam Perdamaian demi Kemakmuran Bersama dan Stabilitas yang Langgeng”, dinilai mencerminkan pengalaman Kamboja bangkit dari perang dan gejolak pada seperempat akhir abad ke-20. Sekitar 20 kepala pemerintahan diperkirakan hadir, di antaranya Mark Carney (Kanada), To Lam (Vietnam), Paul Kagame (Rwanda), dan Félix Tshisekedi (Kongo).
Sebagian besar agenda tidak diperdebatkan, mencakup dokumen tentang hidup berdampingan secara damai, kerja sama sosial, budaya, dan ekonomi, penyelesaian krisis, perlindungan warisan budaya, serta promosi keragaman budaya. Kamboja memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan peluang bisnis melalui berbagai acara sampingan.
Aktivis setempat memandang forum ini sebagai momentum menuntut kebebasan demokrasi yang lebih luas di negara yang secara de facto dikuasai satu partai. Pelapor Khusus PBB Tom Andrews meminta delegasi menjunjung nilai-nilai OIF dan menekan pemerintah Kamboja agar membebaskan aktivis hak asasi manusia yang ditahan. “Tidak seorang pun boleh ditahan karena membela hak asasi manusia,” ujarnya.
Kamboja memiliki ikatan historis dengan OIF. Mendiang Raja Norodom Sihanouk adalah salah satu dari empat pendiri Badan Kerja Sama Budaya dan Teknis pada 1970. Setelah Sihanouk digulingkan, Kamboja dilanda perang saudara dan rezim Khmer Merah pada 1975-1979. Negara itu bergabung sebagai pengamat pada 1991 dan menjadi anggota penuh pada 1993.
Sebelum bertolak ke Malaysia pada Senin, Macron dijadwalkan mengunjungi Situs Warisan Dunia Angkor di dekat Siem Reap. Bersama Raja Norodom Sihamoni, ia akan menandai rampungnya pemugaran Candi Mebon Barat yang didukung Prancis.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline: #Macron, #Francophonie, #OIF, #Kamboja, #PhnomPenh, #DiplomasiInternasional, #KongoRwanda, #KTTFrancophonie,
About the Author
