RI News. Labuhanbatu Utara, 15 November 2026 – Kerja pengawasan publik atas penyaluran bahan bakar bersubsidi kembali menyisakan persoalan serius bagi kebebasan pers. Seorang jurnalis bernama Munawir Hasibuan dilaporkan diancam dengan pisau saat melakukan konfirmasi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum bernomor 14.214.234 di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, pada Kamis siang, 12 November 2026. Terduga pelaku berinisial RD disebut telah diamankan dan ditahan oleh kepolisian setempat.
Berdasarkan keterangan korban, Munawir bersama dua rekannya, Sulaiman Tanjung yang berprofesi sebagai jurnalis televisi publik dan Edi Sahputra Manurung, tengah memantau pengisian bahan bakar subsidi di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka mendapati sepeda motor yang mengisi bahan bakar berulang kali, lalu memindahkannya ke dalam jeriken. Untuk meminta kejelasan atas dugaan praktik tersebut, mereka menemui seorang pria yang disebut sebagai mandor atau pengawas lokasi berinisial RD.
Konfirmasi itu berubah menjadi adu mulut. Menurut korban, RD mengejar dan menodongkan pisau disertai ancaman pembunuhan di area stasiun. Korban berhasil menghindar dan selamat, lalu langsung melapor ke Polsek Kualuh Hulu dengan nomor laporan LP/B/261/XI/2026. Penyidik Unit Reskrim menangani perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/261.a/XI/RES.1.8./2026/Reskrim dan mengusut perbuatan terduga pelaku dengan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Secara normatif, peristiwa ini bersinggungan dengan beberapa rezim hukum. Pertama, KUHP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Rincian ayat dan unsur pasal yang dikenakan akan sangat bergantung pada konstruksi penyidik, termasuk ada tidaknya unsur penggunaan senjata tajam serta ancaman terhadap nyawa. Pengenaan pasal lain dapat berkembang seiring pendalaman perkara.
Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan hak wartawan mencari serta memperoleh informasi. Pasal 8 menegaskan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 18 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Apakah ketentuan ini akan turut diterapkan merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum.
Ketiga, dugaan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang menjadi objek pemantauan wartawan berada dalam ranah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 undang-undang itu, sebagaimana diubah melalui regulasi cipta kerja, mengancam pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar subsidi dengan penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Dugaan tersebut hingga kini belum terbukti dan masih perlu diverifikasi aparat berwenang.
Baca juga : Wayang Didorong Jadi Duta Budaya Dunia, Generasi Muda Diminta Jadi Garda Terdepan
Dalam kerangka etik, pemberitaan ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Status RD masih terduga, dan pihak-pihak yang disebut berhak atas hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.
Dari sisi sosial, kasus ini menunjukkan dua lapis persoalan. Pada lapis pertama, kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis berpotensi menimbulkan efek gentar, yakni kecenderungan pewarta menahan diri dari peliputan isu sensitif seperti tata niaga energi. Jika dibiarkan, ruang publik kehilangan salah satu mekanisme kontrol non-formal atas distribusi barang bersubsidi yang menyangkut hajat masyarakat kecil.
Pada lapis kedua, viralnya peristiwa ini di ruang digital memperlihatkan meningkatnya kepekaan warga terhadap keselamatan pekerja pers sekaligus memicu desakan agar proses hukum berjalan transparan. Namun derasnya arus informasi juga menuntut kehati-hatian agar publik tidak menghakimi sebelum pengadilan memutus. Para pemerhati kebebasan pers pada umumnya menekankan bahwa penyelesaian yang cepat, terbuka, dan proporsional akan menjadi ukuran komitmen negara dalam melindungi kerja jurnalistik.
Pihak kepolisian diharapkan menuntaskan penyidikan secara profesional, sementara pengelola penyaluran bahan bakar dan instansi pengawas energi perlu menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang menjadi pangkal peristiwa ini.
Pewarta : Red
Tagline: #LaburaBerduka, #PersBukanSasaran, #StopKekerasanJurnalis, #BBMSubsidiUntukRakyat, #KemerdekaanPers, #UsutTuntas, #JurnalisDilindungiUU, #KeadilanUntukMunawir,
About the Author
