RI News, Kediri – Jumat, 16 Oktober 2026. Rencana Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito untuk menuntaskan pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud pada 2026 menandai fase baru pengembangan pariwisata daerah. Perbaikan infrastruktur diharapkan membuka akses lebih luas bagi wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan penghidupan para pengemudi ojek yang selama ini bergantung pada jasa transportasi wisata di lereng gunung tersebut.
Dari sudut pandang pemerintah daerah, pembangunan jalan merupakan investasi untuk meningkatkan konektivitas, kenyamanan, dan daya tarik destinasi. Akses yang lebih baik berpotensi memperlancar mobilitas warga serta membuka peluang usaha baru di sekitar kawasan. Namun, bagi pengemudi ojek lokal, perubahan akses dapat berimplikasi langsung pada pendapatan mereka. Ketika kendaraan wisatawan semakin mudah menjangkau kawasan yang sebelumnya memerlukan jasa transportasi setempat, pola perjalanan pengunjung berpotensi bergeser.
Gunung Kelud merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Kediri. Lanskap pegunungan, udara sejuk, dan karakter vulkaniknya memberi modal kuat untuk terus dikembangkan. Penyelesaian jalan menuju kawah pada 2026 menjadi momentum memperkuat aksesibilitas kawasan.
Infrastruktur yang memadai dapat memberi sejumlah manfaat. Wisatawan menikmati perjalanan lebih mudah, pelaku usaha menjangkau pasar lebih luas, dan pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk menata kawasan secara terpadu. Bila dikelola tepat, peningkatan akses juga dapat menumbuhkan usaha kuliner, penjualan produk lokal, jasa pemandu, dan aktivitas ekonomi warga lainnya.
Meski demikian, manfaat itu tidak muncul otomatis. Pemerintah perlu memastikan kenaikan kunjungan wisatawan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Kemudahan akses tidak boleh menjadi alasan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi kawasan.
Di balik panorama Gunung Kelud terdapat warga yang menggantungkan hidup dari pariwisata, salah satunya pengemudi ojek. Bagi sebagian dari mereka, pekerjaan ini menopang kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Mereka juga mengenal medan, memahami kondisi jalur, dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.
Karena itu, pembahasan pembangunan jalan semestinya tidak berhenti pada aspek teknis dan target waktu penyelesaian. Dimensi sosial-ekonomi perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Jika kendaraan pribadi makin mudah mencapai kawasan, kebutuhan sebagian wisatawan terhadap jasa ojek memang bisa berubah. Namun, hal itu tidak serta-merta mengakhiri profesi ini. Dampaknya bergantung pada desain pengelolaan wisata, kebijakan transportasi, pola kunjungan, dan kemampuan pelaku usaha beradaptasi.
Baca juga : Dari Surau ke Surau: Polres Melawi Rajut Kedekatan dengan Warga Lewat Subuh Keliling Serentak
Pembangunan infrastruktur dan perlindungan ekonomi masyarakat idealnya berjalan beriringan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, sebab jalan yang baik dan warga yang sejahtera sama-sama menjadi fondasi destinasi yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penataan layanan transportasi wisata yang memberi ruang bagi ojek lokal beroperasi secara aman, tertib, dan profesional. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah sistem transportasi wisata terintegrasi, di mana pengemudi lokal diberdayakan sebagai bagian dari layanan resmi kawasan, sepanjang kondisi jalur, keselamatan, dan kebutuhan pengunjung memungkinkan. Skema ini perlu disusun lewat kajian teknis dan dialog dengan para pemangku kepentingan, mencakup titik layanan, standar keselamatan, tarif transparan, serta pembagian kesempatan usaha.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga layak ditempuh, misalnya pelatihan pelayanan wisata, keselamatan berkendara, komunikasi dengan pengunjung, dan pengenalan potensi lokal. Dengan begitu, daya saing tidak hanya ditentukan oleh kedekatan dengan akses jalan, melainkan juga mutu layanan. Diversifikasi usaha, seperti produk kuliner khas, suvenir, atau jasa pemandu yang selaras dengan aturan konservasi, turut patut dipertimbangkan.
Seluruh opsi tersebut memerlukan perencanaan, pendampingan, dan dukungan kebijakan yang jelas. Tanpa itu, ajakan beradaptasi hanya akan menjadi beban tambahan bagi warga yang terbatas modal dan akses usaha.
Sebelum pembangunan jalan mengubah pola pergerakan wisatawan, dialog antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, pemerintah desa, dan pengemudi ojek menjadi langkah penting. Pemerintah perlu mendengar langsung kekhawatiran pelaku ojek, memahami tingkat ketergantungan ekonomi mereka, dan memetakan kemungkinan perubahan pendapatan setelah akses berkembang.
Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. Kondisi ekonomi, kemampuan usaha, dan peluang adaptasi setiap pengemudi tidak sama, sehingga kebijakan pemberdayaan sebaiknya tidak diseragamkan. Keterbukaan informasi mengenai rencana pengelolaan akses, aturan transportasi, dan peluang usaha juga dapat mencegah kesalahpahaman. Pembangunan yang dikomunikasikan baik berpotensi melahirkan dukungan publik, sedangkan perubahan mendadak tanpa penjelasan memadai dapat memicu kecemasan.
Target penyelesaian jalan pada 2026 merupakan tantangan sekaligus peluang. Tantangannya memastikan proyek berjalan sesuai rencana; peluangnya mengubah akses yang lebih baik menjadi manfaat ekonomi yang merata. Keberhasilan semestinya diukur dari kualitas dan keselamatan infrastruktur, perkembangan kunjungan wisatawan, pertumbuhan usaha masyarakat, hingga perubahan pendapatan warga yang bergantung pada pariwisata.
Daya dukung lingkungan pun tidak boleh diabaikan. Pengembangan akses di kawasan pegunungan perlu mempertimbangkan keselamatan pengunjung, kondisi alam, tata kelola sampah, dan perlindungan kawasan yang rentan rusak, agar Gunung Kelud tetap aman, lestari, dan bermanfaat jangka panjang.
Rencana penuntasan jalan menuju kawah kini menuntut jawaban berupa kebijakan konkret: bagaimana memastikan modernisasi akses wisata berjalan seiring perlindungan mata pencaharian warga lokal. Mas Dhito dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kesempatan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat bersanding dengan pemberdayaan ekonomi. Pengemudi ojek tidak harus diposisikan berhadapan dengan kemajuan; mereka dapat menjadi bagian dari transformasi pariwisata selama tersedia ruang usaha, kepastian aturan, dan kesempatan yang adil.
Jalan menuju kawah boleh semakin terbuka, namun jalan penghidupan warga Gunung Kelud juga harus tetap terbuka.
Pewarta: Alex Franico
Tagline: #GunungKelud, #KabupatenKediri, #MasDhito, #JalanKawah, #OjekKelud, #PariwisataBerkelanjutan, #EkonomiLokal, #Infrastruktur2026,
About the Author
