RI News, Denpasar, Bali, Kamis (15/10/2026) – Kedaulatan sebuah negara atas lautnya tidak lagi cukup dimaknai sebagai penguasaan batas wilayah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kedaulatan ekologi, yakni kemampuan menjaga daya dukung dan kesehatan ekosistem laut, harus menjadi bagian tak terpisahkan dari cara Indonesia mengelola kekayaan bahari.
“Kalau kita bicara kedaulatan bukan juga hanya kedaulatan wilayah dan negara, namun juga kedaulatan daripada ekologi itu sendiri harus dijaga,” kata Trenggono dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-22 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) di Universitas Udayana, Bali, sebagaimana dikutip dari keterangan pers.
Menurut Trenggono, tantangan pengelolaan laut akan kian kompleks seiring pertambahan penduduk dunia. Populasi global diproyeksikan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, sehingga kebutuhan pangan, energi, dan sumber daya lain berpotensi melonjak tajam.
Sementara itu, kapasitas lingkungan bersifat terbatas. Kondisi ini menuntut Indonesia menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan perlindungan ekosistem laut agar pemanfaatan hari ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang.
Dalam forum akademik tersebut, Trenggono berharap para ilmuwan dan peneliti oseanologi menyumbangkan gagasan berbasis bukti ilmiah untuk memperkuat arah kebijakan kelautan nasional, termasuk strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
“Harapan saya, kami akan mendapatkan rumusan-rumusan pemikiran arahnya mau ke mana, bagaimana Indonesia dalam kurun waktu tertentu mampu menjaga laut kita supaya tetap sehat. Jika kita ingin memiliki keunggulan kompetitif seperti apa yang harus dikuasai,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah perluasan kawasan konservasi laut. Pemerintah menargetkan luasnya mencapai 97,5 juta hektare pada 2045. Kawasan konservasi dinilai penting untuk menjaga rantai kehidupan biota laut sehingga mampu menopang keberlanjutan sumber daya perikanan.
Baca juga : Karhutla Tak Goyahkan Rantai Pasok, Mendag Pastikan Harga Pangan Tetap Stabil
Di samping itu, pemerintah mendorong pengelolaan perikanan yang lebih terukur guna mengendalikan eksploitasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga populasi ikan sekaligus mempertahankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dimensi sosial ekonomi turut menjadi sorotan. Trenggono menyebut sekitar 3,2 juta keluarga Indonesia menggantungkan hidup pada wilayah pesisir dan pulau-pulau. Karena itu, kebijakan ekonomi biru perlu menyeimbangkan kelestarian ekosistem dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut.
Untuk memperkuat sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan, KKP juga mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pada sektor budi daya perikanan, KKP mengembangkan model budi daya udang terintegrasi serta teknologi budi daya ikan yang lebih produktif. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pasokan protein nasional tanpa menambah tekanan terhadap ekosistem laut.
Pewarta: Albertus Parikesit
Tagline: #KedaulatanEkologi, #EkonomiBiru, #KonservasiLaut, #SaktiWahyuTrenggono, #ISOI, #PerikananTerukur, #KelautanBerkelanjutan, #UniversitasUdayana,
About the Author
