RI News. Tulungagung, 10 September 2026 — Penegakan disiplin dan standar etika di tubuh institusi kepolisian kembali menjadi diskursus penting setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) mengumumkan putusan atas perkara pelanggaran moralitas yang melibatkan Aiptu YW. Anggota Polres Tulungagung tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akibat hubungan di luar pernikahan yang sah. Meski perbuatan tersebut secara substantif dinilai mencederai standar integritas, peradilan etik yang digelar di Gedung Sanika Satyawada Polres Tulungagung pada Kamis (10/9/2026) menetapkan putusan untuk tidak menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), melainkan kombinasi sanksi etis dan sanksi administratif berjenjang.
Konstruksi perkara ini bermula dari temuan pada 10 Agustus 2026, ketika Aiptu YW kedapatan berada di dalam kamar kediaman seorang perempuan berinisial SW di wilayah Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan verifikasi bukti-bukti operasional yang dihadirkan di depan majelis persidangan termasuk barang bukti visual berupa foto dan rekaman video Komisi KKEP mengonfirmasi bahwa tindakan terperiksa telah melampaui batas kepatutan norma etika dan disiplin profesi.
Pertimbangan Yuridis-Korektif dan Doktrin Restoratif Internal
Pertimbangan Majelis Komisi KKEP untuk tidak memberikan hukuman pemecatan didasari oleh komparasi beberapa variabel yang bersifat meringankan (mitigating factors). Dalam perspektif hukum administrasi kepolisian, rekam jejak Kepatuhan (track record) subjek menjadi pertimbangan utama: Aiptu YW tercatat bersih dari rekam jejak pelanggaran sebelumnya serta dinilai memiliki rekam dedikasi dan disiplin tugas yang baik selama bertugas.
Di samping itu, dalam fase pemeriksaan mendalam, terperiksa menunjukkan sikap kooperatif, mengakui secara terbuka konstruksi pelanggarannya, serta menyampaikan pernyataan penyesalan atas dampak institusional yang ditimbulkan. Pertimbangan substantif lainnya yang memperkuat dimensi perbaikan relasional (restorative consideration) adalah adanya pernyataan maaf yang secara resmi telah diberikan oleh istri sah terperiksa kepada yang bersangkutan.
Struktur Penjatuhan Sanksi Etik dan Demosi Mutasi
Atas pelanggaran tersebut, penjatuhan sanksi terhadap Aiptu YW dibagi ke dalam dua tingkatan utama. Pada aspek etika profesi, terperiksa diwajibkan secara formal menyatakan bahwa tindakannya merupakan perbuatan tercela, menyampaikan permohonan maaf tertulis dan lisan kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan, serta mengikuti program Pembinaan Rohani, Mental, dan Pengetahuan Profesi selama satu bulan penuh.
Sementara pada aspek administratif, Komisi KKEP menjatuhkan sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama 30 hari kerja—yang dilaporkan telah selesai dijalani oleh terperiksa—serta mutasi yang bersifat demosi selama lima tahun. Demosi dalam durasi panjang ini berimplikasi langsung terhadap stagnasi pertumbuhan karier, pembatasan promosi jabatan, maupun penundaan kenaikan pangkat terperiksa selama kurun waktu hukuman berlaku.
Mengonfirmasi proses hukum tersebut, Kasihumas Polres Tulungagung Iptu Nanang menyampaikan bahwa putusan terhadap Aiptu YW merupakan akumulasi pertimbangan obyektif peradilan etik.
“Putusan tersebut merupakan hasil proses pemeriksaan dan persidangan sesuai ketentuan kode etik yang berlaku,” ujar Iptu Nanang saat menglarifikasi keabsahan prosedur persidangan.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan pengujian perkara telah dilaksanakan sesuai mekanisme institusional dengan mengukur aspek memberatkan dan meringankan secara proporsional. Perkara ini sekaligus menegaskan bahwasanya integritas seorang anggota kepolisian tidak hanya terbatas pada profesionalisme tugas operasional kedinasan, melainkan melekat pada standar perilaku personal dalam menjaga harkat serta kehormatan institusi di tengah masyarakat.
Pewarta : Alex Franico
Tagline: #AiptuYW, #PolresTulungagung, #KodeEtikPolri, #SidangKKEP, #SidangEtikPolri, #PelanggaranEtik, #BhayangkaraIntegritas, #HukumKepolisian, #PenegakanDisiplin, #SanksiDemosi,
About the Author
