RI News Portal, Seoul, Korea Selatan, Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, secara resmi ditangkap pada Minggu pagi, beberapa hari setelah ditangkap di kompleks kepresidenan di Seoul. Dia menghadapi kemungkinan hukuman penjara karena penerapan darurat militer bulan lalu.
Penangkapan Yoon dapat menandai awal dari perpanjangan masa tahanan, yang berlangsung berbulan-bulan atau lebih.
Keputusan penangkapan Yoon memicu kerusuhan di Pengadilan Distrik Seoul Barat, di mana puluhan pendukungnya menghancurkan pintu dan jendela utama pengadilan. Mereka menggunakan kursi plastik dan perisai polisi yang berhasil mereka rebut dari petugas. Beberapa orang masuk ke dalam gedung dan terlihat melemparkan benda-benda dan menggunakan alat pemadam kebakaran.
Ratusan polisi dikerahkan untuk meredam kerusuhan di pengadilan. Lusinan orang ditangkap di lokasi, sementara beberapa petugas polisi yang terluka terlihat dirawat di mobil ambulans. Belum jelas apakah ada staf pengadilan yang terluka.
Hakim berunding selama 8 jam
Setelah delapan jam pertimbangan, pengadilan mengabulkan permintaan penegakan hukum untuk surat perintah penangkapan Yoon, dengan mengatakan bahwa dia adalah ancaman untuk menghancurkan bukti. Yoon dan pengacaranya pada hari Sabtu muncul di hadapan pengadilan dan memperjuangkan pembebasannya.
Yoon, yang telah ditahan sejak ia ditangkap pada hari Rabu dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks perumahannya, menghadapi potensi tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, yang memicu krisis politik paling serius di negara tersebut sejak masa darurat militer. demokratisasi pada akhir tahun 1980an.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang memimpin penyelidikan bersama dengan polisi dan militer, kini dapat memperpanjang penahanan Yoon hingga 20 hari, dan selama itu mereka akan melimpahkan kasus tersebut ke jaksa penuntut umum untuk didakwa.
Baca juga : Dinas Kominfo Lampung Barat Diduga Gunakan Pihak Ketiga dari Unila Untuk Jegal Media Lokal
Pengacara Yoon juga dapat mengajukan petisi untuk menentang surat perintah penangkapan pengadilan.
Kemunculan Yoon di pengadilan memicu kekacauan di jalan-jalan terdekat, di mana ribuan pendukungnya berunjuk rasa selama berjam-jam menyerukan pembebasannya. Bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon, para pengunjuk rasa berulang kali bentrok dengan polisi yang menahan puluhan dari mereka, termasuk sekitar 20 orang yang memanjat pagar dalam upaya mendekati pengadilan. Setidaknya dua kendaraan yang membawa penyelidik antikorupsi dirusak saat mereka meninggalkan pengadilan setelah berdebat tentang penangkapan Yoon.
Pengacara Yoon mengatakan dia berbicara sekitar 40 menit dengan hakim dalam sidang tertutup yang berlangsung hampir lima jam pada hari Sabtu. Tim hukum dan lembaga antikorupsinya mengajukan argumen yang berlawanan mengenai apakah ia harus ditahan.
Menteri Pertahanan Yoon, kepala polisi dan beberapa komandan militer telah ditangkap dan didakwa atas peran mereka dalam penegakan darurat militer.
Pengacara Yoon mengecam penangkapannya
Krisis dimulai ketika Yoon, dalam upayanya menerobos kebuntuan legislatif, memberlakukan kekuasaan militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional dan kantor pemilihan umum. Kebuntuan tersebut hanya berlangsung beberapa jam setelah anggota parlemen yang berhasil melewati blokade memilih untuk mencabut tindakan tersebut. Majelis yang didominasi oposisi memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember.
Nasib politiknya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi memecatnya dari jabatannya atau mengangkatnya kembali.
Seok Dong-hyeon, salah satu pengacara Yoon, menyebut keputusan pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah tersebut sebagai “lambang anti-konstitusionalisme dan anti supremasi hukum,” mempertahankan klaim presiden bahwa keputusan darurat militer yang dikeluarkannya adalah tindakan pemerintahan yang sah. Dia menunjuk pada kekacauan di Pengadilan Barat Seoul dan mengatakan penangkapan Yoon akan menimbulkan lebih banyak kemarahan dari para pendukungnya. Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon menyesali penangkapannya namun juga memohon kepada para pendukungnya untuk menahan diri dari kekerasan lebih lanjut.
Partai oposisi liberal, Partai Demokrat, yang mendorong upaya legislatif untuk memakzulkan Yoon pada 14 Desember, mengatakan penangkapannya akan menjadi “landasan untuk memulihkan tatanan konstitusional yang runtuh.”
Yoon diangkut ke pengadilan dari pusat penahanan di Uiwang, dekat Seoul, dengan mobil van Kementerian Kehakiman berwarna biru yang dikawal oleh polisi dan dinas keamanan presiden, untuk menghadiri sidang di pengadilan sebelum keputusan surat perintahnya.
Iring-iringan mobil memasuki ruang parkir bawah tanah pengadilan ketika ribuan pendukung Yoon berkumpul di jalan-jalan terdekat di tengah kehadiran banyak polisi. Setelah sidang, Yoon dibawa kembali ke pusat penahanan, di mana dia menunggu keputusan. Dia tidak berbicara kepada wartawan.
Setelah penyelidiknya diserang oleh pengunjuk rasa pada Sabtu malam, lembaga antikorupsi meminta perusahaan media untuk mengaburkan wajah anggotanya yang menghadiri sidang.
Yoon menegaskan keputusan darurat militernya adalah sah
Yoon dan pengacaranya mengklaim bahwa deklarasi darurat militer dimaksudkan sebagai peringatan sementara dan “damai” kepada oposisi liberal, yang ia tuduh menghalangi agendanya yang merupakan mayoritas legislatif. Yoon mengatakan pasukan yang dikirim ke kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional bertujuan untuk menyelidiki tuduhan kecurangan pemilu, yang masih belum terbukti kebenarannya di Korea Selatan.
Yoon menekankan dia tidak berniat menghentikan fungsi badan legislatif. Dia menyatakan, pasukan dikirim ke sana untuk menjaga ketertiban, bukan menghalangi anggota parlemen untuk masuk dan memberikan suara untuk mencabut darurat militer. Dia membantah tuduhan bahwa dia memerintahkan penangkapan politisi penting dan pejabat pemilu.
Namun para komandan militer menggambarkan upaya yang disengaja untuk merebut badan legislatif yang digagalkan oleh ratusan warga sipil dan staf legislatif yang membantu anggota parlemen memasuki majelis, dan oleh keengganan atau penolakan tentara untuk mengikuti perintah Yoon.
Jika jaksa mendakwa Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan tuduhan yang kini sedang diperiksa oleh penyelidik, mereka dapat menahannya hingga enam bulan sebelum persidangan.
Jika pengadilan pertama memvonisnya bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara, Yoon akan menjalani hukuman tersebut karena kasusnya mungkin akan dibawa ke Pengadilan Tinggi Seoul dan Mahkamah Agung. Berdasarkan hukum Korea Selatan, mendalangi pemberontakan dapat dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Pewarta : Virly/AP
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
