RI News Portal. Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat komitmen melawan polusi plastik di perairan darat dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama organisasi nirlaba internasional asal Belanda, The Ocean Cleanup. Kerja sama ini difokuskan pada perluasan penerapan teknologi kapal Interceptor untuk menangkap sampah plastik di sungai-sungai prioritas sebelum mencemari laut.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa kesepakatan terbaru ini melanjutkan fondasi kolaborasi sebelumnya yang telah terjalin sejak 2019 bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. “Langkah ini bukan sekadar pembersihan lingkungan, melainkan investasi langsung bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam acara penandatanganan di Jakarta, Selasa lalu.
Menurut Nani, sungai yang bersih memiliki korelasi langsung dengan kualitas irigasi pertanian. Air sungai yang terbebas dari kontaminasi plastik akan mengalir lebih jernih ke sawah dan lahan pertanian, sehingga meningkatkan hasil panen serta mengurangi risiko pencemaran pada rantai pangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana sampah plastik yang terkumpul diproses dan didaur ulang menjadi bahan bernilai ekonomi, bukan sekadar dibuang.
Saat ini, The Ocean Cleanup telah mengoperasikan dua unit Interceptor di Indonesia, yakni di Sungai Cengkareng Drain, Jakarta, dan Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Teknologi ini terbukti mampu menangkap sampah secara otomatis menggunakan tenaga surya, mencegah plastik hanyut ke laut lepas. Boyan Slat, CEO The Ocean Cleanup, menjelaskan bahwa interceptor dirancang khusus untuk menghalau aliran sampah di muara sungai. “Dalam beberapa tahun terakhir, operasi di Indonesia telah mengumpulkan sampah plastik dengan berat setara Menara Eiffel. Angka ini akan meningkat signifikan seiring ekspansi yang kami rencanakan bersama pemerintah,” katanya.
Rencana ekspansi mencakup penambahan hingga sekitar 10 sungai baru yang saat ini sedang dalam tahap penilaian teknis dan lingkungan. Lokasi kandidat tersebar di Pulau Jawa, Bali, serta Manado di Sulawesi Utara. Pemilihan sungai-sungai ini mempertimbangkan tingkat pencemaran tinggi, dampak terhadap ekosistem pertanian, serta potensi dukungan bagi sektor pariwisata. Sungai yang bersih di kawasan destinasi wisata diharapkan meningkatkan daya tarik alam dan keberlanjutan kunjungan wisatawan.
Baca juga : Ramadhan 1447 di Huntara: Target Ambisius Pemprov Sumbar untuk Penyintas Bencana
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas baru dapat beroperasi penuh sebelum tahun 2029. Pelaksanaan akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta mitra lokal untuk memastikan pemeliharaan, pengelolaan sampah hasil tangkapan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi volume plastik masuk ke laut, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau serta model pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
Kolaborasi ini mencerminkan urgensi mengintegrasikan perlindungan sumber daya air dengan agenda ketahanan pangan dan ekonomi biru. Dengan sungai sebagai arteri utama penyokong pertanian dan kehidupan masyarakat pesisir, keberhasilan inisiatif ini berpotensi menjadi contoh bagi upaya serupa di negara-negara kepulauan lainnya yang menghadapi tantangan serupa.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
