Presiden Korea Selatan yang Terbelit Skandal dan Darurat Militer

RI News Portal. Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Tersudut karena sejumlah skandal dan jadi frustasi, dia lalu mengejutkan rakyatnya pada Selasa (3/12/2024) malam saat secara mendadak mengumumkan kondisi darurat militer di negara itu. Rakyat Korea Selatan, pihak oposisi, bahkan orang-orang separtai dengannya meradang. Mereka turun ke jalan dan menyerbu gedung parlemen. Sejumlah demonstran menggambarkan langkah Yoon mendeklarasi darurat militer sebagai kegilaan dan hal yang memalukan. Enam jam kemudian, deklarasi darurat militer itu dicabut lagi. Yoon pun terisolasi secara politik. Penuh Masalah dan Skandal Yoon menjalani masa jabatan yang penuh masalah dan skandal menyusul kemenangan tipisnya dalam pemilu tahun 2022.

Sejak menjabat, dia terlibat perseteruan politik hampir tak terputus dengan oposisi yang menguasai parlemen. Pihak oposisi berulang kali mendorong penyelidikan terhadap istrinya, serta pemakzulan terhadap sejumlah anggota kabinetnya, dan menuduh mereka melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Anggota parlemen memblokir sejumlah rancangan undang-undang dan pengangkatan berapa pejabat yang dilakukan Yoon. Ribuan dokter telah melakukan aksi mogok selama hampir satu tahun untuk menolak reformasi layanan kesehatan yang dilakukannya. Yoon dituduh menggunakan kekuasaannya untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Tahun ini, dia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk memoles hasil penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan tahun 2023, dan memveto rancangan undang-undang yang diajukan melalui parlemen oleh pihak oposisi untuk meminta penyelidikan atas kasus itu dilakukan jaksa khusus.

Istrinya, Kim Keon Hee, juga menjadi pusat sejumlah kasus yang membelit Yoon. Akhir tahun lalu, muncul rekaman kamera tersembunyi yang menunjukkan Kim menerima tas Dior seharga 2.200 dolar AS (Rp 31,7 juta). Kejadian itu mengguncang partainya dan menjadi isu penting menjelang pemilihan parlemen. Kim juga menghadapi tuduhan bahwa dia terlibat dalam skema manipulasi harga saham sebelum pemilihan Yoon. Bulan lalu Yoon terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara nasional di televisi. Dia mengatakan sedang membentuk kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun dia menolak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, sebagaimana diminta partai oposisi. Parlemen yang dikuasai partai oposisi, tahun lalu, meloloskan rancangan undang-undang yang akan mengamanatkan jaksa khusus untuk menyelidiki kasus Kim. Yoon memveto RUU itu.

Selain itu, hubungan dengan Korea Utara telah merosot ke titik terendah sejak Yoon menjabat. Selama berpuluh-puluh tahun, kedua Korea – yang tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata – selalu bergantian antara melakukan pendekatan kooperatif dan ancaman militer. Yoon mengadopsi sikap konfrontatif dan menyerukan penyebaran gagasan kebebasan ke Utara guna mengatasi kebekuan informasi di sana. Dia juga memperluas latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Tingkat dukungan (approval rating) Yoon turun tajam, hanya sekitar 17 persen, dalam sejumlah jajak pendapat, dampak sejumlah kasus itu. Darurat Militer Selasa malam lalu, Yoon secara mengagetkan membuat langkah drastis, sebuah perjudian politik paling berani, yang menurutnya didorong rasa frustrasi dan krisis.

Baca juga: Muncul Petisi 217 Ribu Orang Minta Gus Miftah Dicopot dari Utusan Presiden

Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional di televisi, dia mengumumkan darurat militer di negara itu. Dekrit itu merupakan yang pertama di Korea Selatan setelah lebih dari empat dekade. Melallui dekrit itu dia melarang semua aktivitas politik, pertemuan sipil, dan “berita bohong” demi menyelamatkan negaranya dari “kekuatan pro-Korea Utara” dan “anti-negara.” Namun, dekrit darurat militer tidak berlangsung lama, hanya sekitar enam jam. Yoon mencabutnya lagi.

Ribuan warga turun ke jalan-jalan sambil meneriakkan “Pecat Yoon Suk Yeol!” Sejumlah anggota parlemen oposisi memanjat tembok untuk bisa masuk ke gedung parlemen saat warga mendorong mundur polisi. Di dalam, sejumlah anggota parlemen, termasuk mereka yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon, dengan suara bulat memutuskan untuk membatalkan darurat militer. Yoon kemudian muncul lagi di televisi, kali ini untuk mencabut keputusannya. Peristwa itu merupakan darurat militer paling pendek dan paling aneh dalam sejarah Korea Selatan, yang pernah mengalami kudeta militer dan periode darurat militer sebelum menjadi negara demokrasi yang dinamis setelah kediktatoran militer yang berakhir tahun 1980-an. Seorang mantan staf Yoon yang juga seorang analis politik mengatakan, bekas bosnya itu didorong oleh sikap impulsif dan dikelilingi sekelompok kecil orang yang jarang membantah Yoon yang terkenal suka meledak-ledak. Yoon, menurut dia, pada akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Kini masa depan politiknya di ujung tanduk. Keputusannya telah membawa salah satu sekutu terpenting Amerika Serikat di Asia itu ke dalam pergolakan politik dan membuat banyak warga Korea Selatan tercengang.

Partai-partai oposisi telah mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan setelah Yoon tidak menanggapi permintaan mereka agar dia mengundurkan diri karena pernyataan darurat militernya tidak konstitusional. Sebuah editorial di harian konservatif terkemuka Chosun Ilbo, yang selama ini bersikap ramah terhadap Yoon, kini menuduhnya “menghina” demokrasi Korea Selatan. Rakyat Korea Selatan belum pernah melihat pemimpin mereka mengumumkan darurat militer sejak diktator militer Chun Doo-hwan menggunakannya untuk merebut kekuasaan pada tahun 1979 dan kemudian membantai mahasiswa pro-demokrasi.