RI News Portal. Jenewa, 7 Januari 2026 – Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai nominee dari kelompok kawasan Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) pada tahun 2026. Penetapan ini merupakan pencapaian signifikan dalam upaya diplomasi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di arena internasional, terutama mengingat peran strategis presiden dewan tersebut dalam mengarahkan agenda global, memimpin sidang-sidang, memfasilitasi mediasi antarnegara dengan pandangan berbeda, serta memastikan kredibilitas dan efektivitas institusi dalam menangani isu-isu HAM kontemporer.
Indonesia saat ini sedang menjalani keanggotaan keenamnya di Dewan HAM PBB sejak badan tersebut didirikan pada 2006, dengan masa jabatan periode 2024–2026. Rotasi regional yang berlaku menempatkan kawasan Asia-Pasifik pada giliran memimpin dewan untuk siklus ke-20 pada 2026, yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya UNHRC. Momentum ini dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat arsitektur governance HAM global yang lebih inklusif dan berorientasi pada dialog konstruktif.
Kementerian Hak Asasi Manusia menilai pencapaian ini sebagai fondasi kokoh bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif sebagai pemimpin di tingkat multilateral. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan bahwa kampanye diplomasi yang dilakukan bersifat terukur dan berbasis pendekatan persahabatan, dengan fokus pada penguatan hubungan bilateral serta dialog mendalam untuk membangun kepercayaan. “Kami menghindari retorika publik yang konfrontatif, melainkan mengedepankan konsolidasi substantif melalui kunjungan resmi dan interaksi langsung,” ujar Pigai.
Kunjungan bilateral ke sejumlah negara seperti Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada akhir 2025 menjadi elemen kunci dalam strategi tersebut. Proses ini berlangsung dalam dinamika kompetitif, di mana Thailand juga menyatakan minat sebagai kandidat dari kawasan yang sama. Meskipun negosiasi bilateral intensif dilakukan, kedua negara tetap mempertahankan posisi masing-masing, sehingga mekanisme pemungutan suara dipertimbangkan sebagai langkah akhir.
Selain jalur diplomasi formal, Indonesia memanfaatkan pendekatan “diplomasi senyap” melalui jaringan personal para diplomat berpengalaman. Salah satu tokoh sentral adalah Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, yang aktif membangun dukungan melalui pertemuan-pertemuan informal dengan perwakilan negara anggota dewan.
Puncak dari upaya ini tercermin dalam komunikasi tingkat tinggi selama kunjungan ke Qatar, di mana fasilitasi dialog melibatkan pemimpin tinggi Qatar dan perwakilan kawasan Asia-Pasifik melalui konferensi virtual. Hal ini memperkuat persepsi tentang kesiapan Indonesia untuk memimpin secara konstruktif dan netral.
Baca juga : Pengawasan Ketat Dinas Kesehatan Bekasi Jamin Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
Hasilnya, pada pertemuan kelompok Asia-Pasifik di Jenewa tanggal 23 Desember 2025, Indonesia memperoleh dukungan mayoritas dengan 34 suara dari 47 negara yang hadir. Thailand mendapatkan 7 suara, disertai 4 abstain dan 2 suara tidak sah. Penetapan ini tidak hanya mencerminkan keunggulan numerik, tetapi juga pengakuan regional terhadap kapasitas Indonesia sebagai “bridge builder” – negara yang mampu menjembatani polarisasi pandangan, memajukan agenda HAM secara objektif dan berimbang, serta memprioritaskan dialog di tengah kompleksitas geopolitik global.
Dengan status nominee ini, Indonesia memasuki tahap akhir proses pemilihan, di mana nominasi kawasan akan diajukan untuk pengesahan pada sidang Dewan HAM PBB mendatang. Harapan kawasan Asia-Pasifik tertumpu pada kemampuan Indonesia untuk menjalankan kepemimpinan yang kredibel, inklusif, dan berfokus pada kerja sama, sehingga memperkuat peran dewan dalam menghadapi tantangan HAM masa depan, termasuk isu-isu emerging seperti dampak perubahan iklim, teknologi digital, dan ketimpangan pembangunan.
Pencapaian ini juga menjadi refleksi dari komitmen Indonesia sebagai negara berkembang independen yang konsisten mendukung prinsip-prinsip HAM universal, sekaligus membawa perspektif negara-negara Selatan Global ke dalam diskursus internasional.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
