RI News Portal. Jakarta, 13 Desember 2025 – Di tengah respons nasional terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November lalu—dengan korban jiwa mencapai lebih dari 1.000 orang hingga pertengahan Desember—pemerintah menekankan integrasi perspektif gender dan perlindungan kelompok rentan sebagai elemen krusial dalam manajemen bencana.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa penanganan krisis ini harus mengedepankan lima prioritas utama untuk memastikan perlindungan efektif bagi perempuan dan anak, yang sering kali menjadi kelompok paling terdampak dalam situasi darurat. Pernyataan ini disampaikan saat acara pelepasan pengiriman bantuan logistik melalui kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dermaga Muara Baru, Jakarta Utara, pada Sabtu pagi.
Prioritas pertama adalah penerapan pendekatan sensitif gender dalam seluruh tahap penanganan bencana. Hal ini mencakup pengumpulan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran. “Data terpisah antara laki-laki, perempuan, dan anak memungkinkan intervensi yang spesifik dan efisien,” ungkap Arifah Fauzi.
Kedua, upaya reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang terpisah dari orang tua menjadi fokus mendesak. Mengacu pada pengalaman penanganan tsunami Aceh tahun 2004, di mana posko reunifikasi terbukti efektif, mekanisme serupa diterapkan kali ini melalui unit layanan mobile yang dioperasikan oleh dinas terkait di tingkat daerah.
Ketiga, program penyembuhan trauma (trauma healing) dilaksanakan secara kolaboratif antarlembaga untuk mendukung korban perempuan, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Intervensi psikososial ini dirancang untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kehilangan dan displasemen.
Prioritas keempat menyangkut pemulihan pascabencana, khususnya penguatan kapasitas ekonomi perempuan sebagai kepala keluarga atau penyokong utama rumah tangga. “Memberdayakan perempuan dengan keterampilan dan akses sumber daya ekonomi esensial untuk keberlanjutan hidup pasca-bencana,” tegasnya.
Baca juga : Erdogan Dorong Gencatan Senjata Parsial dalam Konflik Rusia-Ukraina
Kelima, pencegahan kekerasan berbasis gender di tempat pengungsian, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Arifah Fauzi mendorong koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memastikan fasilitas pengungsian memenuhi standar keamanan, seperti pemisahan toilet berdasarkan gender dengan proporsi yang lebih besar untuk perempuan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, melaporkan bahwa total bantuan logistik yang terkumpul mencapai 159 ton, termasuk bahan pangan pokok, pakaian layak pakai, dan kebutuhan spesifik lainnya. Pengiriman ini dijadwalkan berangkat pada Minggu pagi menuju wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut. Setelah misi ini, fokus pengawasan sektor kelautan dan perikanan akan dikembalikan ke operasi rutin, meski kesiapan dukungan lanjutan tetap dipertahankan.
Pendekatan ini mencerminkan evolusi kebijakan penanganan bencana di Indonesia, di mana integrasi isu gender tidak lagi opsional melainkan imperatif untuk mengurangi kerentanan struktural. Dalam konteks perubahan iklim yang semakin intensif, strategi semacam ini dapat menjadi model untuk respons bencana di masa depan, memastikan bahwa pemulihan tidak hanya fisik tetapi juga sosial dan ekonomi yang inklusif.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
