RI News Portal. Kairo, 3 November 2025 – Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin ini, Sektor Palestina dan Wilayah Arab Pendudukan di Sekretariat Jenderal Liga Arab mendesak masyarakat internasional, khususnya Britania Raya, untuk memperkuat keterlibatan dalam bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Jalur Gaza yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan ke-108 Deklarasi Balfour, dokumen historis tahun 1917 yang dianggap sebagai akar ketidakadilan struktural bagi rakyat Palestina.
Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, menyatakan dukungan pemerintah Britania terhadap pendirian “rumah nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina, tanpa mempertimbangkan hak penduduk asli Arab. Liga Arab menilai momen ini sebagai kesempatan refleksi kritis atas warisan kolonial yang masih berdampak hingga kini, di mana Gaza menghadapi kehancuran infrastruktur massal, termasuk rumah sakit, sekolah, dan sistem air bersih, akibat eskalasi militer baru-baru ini.
Pernyataan tersebut menyambut positif keputusan terkini pemerintah Inggris untuk mengakui Negara Palestina secara resmi. Langkah ini dipandang sebagai upaya awal memperbaiki “ketidakadilan sejarah” yang tertanam dalam Deklarasi Balfour. Namun, Liga Arab menekankan bahwa pengakuan saja tidak cukup; diperlukan tindakan konkret untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. “Inggris memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memimpin inisiatif global dalam rekonstruksi Gaza, bukan sekadar retorika diplomatik,” demikian bunyi pernyataan itu.
Lebih lanjut, Liga Arab mendesak London untuk menerapkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap otoritas pendudukan Israel guna menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil dan penghancuran properti. Pernyataan itu secara eksplisit melarang segala bentuk bantuan yang dapat mendukung kebijakan pemukiman kolonial dan ekspansi wilayah, yang dianggap memperpanjang pendudukan ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Analisis akademis atas isu ini sering merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016, yang menyatakan pemukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional, meskipun implementasinya masih terhambat.
Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin akut—dengan laporan independen menyebut lebih dari 2 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan eksternal—Liga Arab menyerukan pendekatan multifaset: meringankan beban penderitaan melalui koridor bantuan yang aman, menjamin hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komitmen terhadap Solusi Dua Negara, yang mengandaikan pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tetap menjadi pijakan utama.
Seruan ini mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana negara-negara Arab semakin vokal dalam menuntut akuntabilitas historis dari kekuatan Barat. Pakar hubungan internasional dari universitas-universitas Timur Tengah menilai bahwa tanpa intervensi aktif dari aktor seperti Inggris, prospek perdamaian berkelanjutan di kawasan akan semakin suram. Pernyataan Liga Arab ini diharapkan menjadi katalisator bagi konferensi donor internasional mendatang, meskipun tantangan politik tetap menjadi penghalang utama.
Pewarta : Setiawan Wibisono
