RI News Portal. Jakarta, 1 Oktober 2025 – Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyoroti insiden pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Pencabutan tersebut dipicu oleh pertanyaan Diana mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto di luar konteks acara, saat kepala negara baru tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 27 September.
Junico menegaskan bahwa insiden semacam ini tidak boleh terulang karena berpotensi mencoreng iklim demokrasi di Indonesia. “Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 1 Oktober.
Menurut Junico, pencabutan akses liputan hanya karena sebuah pertanyaan dapat menimbulkan kesan pembungkaman. “Tindakan ini justru menciptakan preseden buruk bagi demokrasi,” tegas anggota Komisi I yang membidangi urusan penyiaran tersebut. Ia juga menilai bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.
“Menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keterbukaan informasi,” tambah pria yang akrab disapa Nico Siahaan ini.
Junico mendorong pejabat publik untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan menjaga transparansi. Ia menekankan bahwa dinamika antara jurnalis dan pejabat publik harus disikapi dengan kepala dingin. “Semua pejabat publik, termasuk DPR, perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program. Kritik yang disampaikan turut memperbaiki kinerja kami ke depan,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Barat I ini.
Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme politik formal, tetapi juga dari sejauh mana negara menghormati peran pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. “DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang, demi terjaganya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Insiden ini bermula ketika Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Diana Valencia setelah ia mengajukan pertanyaan terkait MBG. Pertanyaan tersebut diajukan usai Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara.
Baca juga : Irjen Pol Yuda Gustawan Dilantik sebagai Kabaintelkam Polri, Gantikan Komjen Pol Akhmad Wiyagus
Keputusan tersebut memicu kehebohan di media sosial, hingga akhirnya Biro Pers Sekretariat Presiden mengembalikan kartu identitas pers Diana pada Senin, 29 September. Berdasarkan foto yang beredar, kartu tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers kepada jurnalis CNN Indonesia tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan peran pers dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Junico menegaskan bahwa kebebasan pers adalah elemen krusial dalam demokrasi. “Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis yang memastikan kebenaran sampai ke masyarakat,” tuturnya.
Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk lebih menghargai peran jurnalis. Dengan mengedepankan keterbukaan dan dialog, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
