RI News Portal. Padangsidimpuan, 22 September 2025 – Sebuah video pendek di platform TikTok dari akun @bukamata_official menjadi pemicu badai kontroversi politik di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Video tersebut, yang telah ditonton lebih dari 50.000 kali sejak diunggah pagi ini, menyoroti dugaan penerimaan uang honor sebesar Rp10 juta oleh Ipong Dalimunthe, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dugaan ini, yang dikaitkan dengan upaya “masuk” sebagai tenaga honorer melalui pengaruh postingan akun tersebut, kini bercampur dengan isu lama: tuduhan bahwa Ipong terlibat sebagai pendana aksi unras (unjuk rasa) di kota ini.
Dalam video berdurasi 45 detik itu, narator akun @bukamata_official—yang dikenal dengan konten investigatif kritis terhadap isu korupsi lokal—menampilkan cuplikan obrolan suara yang diduga melibatkan Ipong. “Uang ini untuk honor masuk, biar jadi tenaga honorer resmi,” disebutkan dalam rekaman tersebut, diikuti visual uang tunai yang digambarkan sebagai “bukti”. Akun ini, yang memiliki lebih dari 200.000 pengikut, sering kali menjadi sumber berita viral di kalangan masyarakat urban Sumatera Utara, meskipun keaslian kontennya kerap memicu perdebatan tentang etika jurnalisme digital.
Isu ini bukanlah yang pertama bagi Ipong Dalimunthe, seorang politisi berpengaruh di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang mencakup Kecamatan Sidimpuan Utara dan Hutaimbaru. Pada Pilkada 2024 lalu, Ipong meraih suara terbanyak di dapil tersebut, menjadikannya salah satu tokoh kunci PKB di tingkat kota. Namun, citra gemilang itu mulai ternoda sejak akhir 2024, ketika sebuah media online lokal melaporkan dugaan keterlibatannya sebagai donatur utama aksi unras anti-kebijakan lingkungan di pusat kota. Saat itu, Ipong membantah tuduhan tersebut sebagai “fitnah politik” dari rival pasca-pemilu, tetapi tidak ada tindak lanjut hukum yang signifikan.
Kini, dengan munculnya video TikTok ini, spekulasi semakin membara. Sumber anonim yang dekat dengan lingkaran politik Padangsidimpuan—yang enggan disebutkan namanya demi keamanan—menyatakan kekecewaan mendalam. “Sangat disayangkan jika ini benar. Ipong bukan hanya anggota DPRD, tapi juga saudara kandung Wali Kota Letnan Dalimunthe periode 2024-2029. Ini bisa merusak fondasi kepemimpinan keluarga Dalimunthe yang selama ini dikenal sebagai pilar stabilitas kota,” ujar sumber tersebut dalam wawancara telepon dengan tim redaksi kami sore ini. Ia menambahkan, “Tak disangka, sosok yang pernah jadi harapan generasi muda di Hutaimbaru mau terlibat dalam praktik seperti ini. Ini bukan sekadar skandal pribadi, tapi ujian bagi integritas politik PKB di Sumatera Utara.”
Baca juga :
Kasus ini mencerminkan dinamika kompleks antara media sosial dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia pasca-reformasi. Seperti yang dianalisis dalam jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik edisi terbaru (2025), platform seperti TikTok sering berfungsi sebagai “pengawas warga” yang efektif, tetapi juga rentan terhadap disinformasi yang bisa memengaruhi opini publik tanpa verifikasi mendalam. Di Padangsidimpuan, di mana isu ketenagakerjaan seperti penyerapan tenaga honorer menjadi sorotan utama—dengan lebih dari 1.500 honorer di sektor publik yang menunggu status tetap—dugaan suap seperti ini bisa memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik. Peneliti dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rahman Siregar, dalam diskusi virtual pagi ini, menekankan: “Kontroversi ini bukan hanya soal individu, tapi gejala sistemik di mana hubungan kekeluargaan dalam politik lokal sering kali kabur batas antara pengaruh positif dan nepotisme.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ipong Dalimunthe belum merespons permintaan klarifikasi dari berbagai media, termasuk kami. Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan juga menyatakan akan menunggu bukti konkret sebelum menggelar sidang etik. Sementara itu, akun @bukamata_official terus membanjiri komentar dengan dukungan dan kecaman, menjadikan isu ini trending lokal di TikTok dengan tagar #IpongGate.
Apakah ini akan menjadi titik balik bagi karier Ipong, atau sekadar hembusan angin politik musiman? Hanya waktu—and klarifikasi resmi—yang akan menjawab. Di tengah era digital di mana satu postingan bisa mengguncang fondasi kekuasaan, kasus Padangsidimpuan ini mengingatkan kita pada urgensi transparansi sebagai pondasi demokrasi yang kokoh.
Pewarta : Indra Saputra
