RI News Portal. New York, 22 September 2025 – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi personel kemanusiaan dari serangan di wilayah konflik. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara peluncuran Deklarasi Global Pelindungan Personel Kemanusiaan pada rangkaian High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Minggu (21/9).
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menyoroti pentingnya akuntabilitas terhadap pelaku serangan kepada pekerja kemanusiaan, khususnya di wilayah konflik seperti Gaza. “Kita harus memastikan tidak ada impunitas atau standar ganda dalam menuntut pertanggungjawaban atas gugurnya personel kemanusiaan. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan,” tegasnya.
Deklarasi ini, yang diinisiasi oleh Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel—terdiri dari Australia, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris—menggarisbawahi empat langkah utama:
- Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional.
- Fasilitasi akses kemanusiaan yang aman.
- Penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal.
- Penegakan akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
Deklarasi ini juga bertujuan melindungi warga negara Indonesia yang bekerja atau menjadi relawan di badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya di wilayah konflik, seperti Gaza dan Sudan. Sebanyak 104 negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungan terhadap deklarasi ini.
“Tanggung jawab kita tidak selesai pada penandatanganan deklarasi. Implementasi nyata adalah kuncinya. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk menghentikan impunitas,” ujar Menlu Sugiono. Ia turut menandatangani dokumen deklarasi bersama perwakilan negara pendukung lainnya di akhir acara.
Dokumen deklarasi ini akan dikelola oleh The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB. Implementasinya akan dipimpin oleh Group of Friends on the Protection of Humanitarian Personnel yang berbasis di Jenewa.
Baca juga : Mendagri Longgarkan Izin Perjalanan Luar Negeri untuk Kepala Daerah dan ASN
Pernyataan Menlu Sugiono sejalan dengan laporan PBB yang dirilis pada World Humanitarian Day 2025, 19 Agustus lalu. Menurut UN News, sebanyak 383 pekerja kemanusiaan tewas saat bertugas sepanjang 2024, angka tertinggi yang pernah tercatat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut situasi ini sebagai akibat dari impunitas yang terus berlangsung.
“Serangan terhadap pekerja kemanusiaan dilarang, namun terus terjadi. Para pekerja kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi,” tegas Guterres. Ia juga mengenang 168 staf PBB yang gugur pada 2024, termasuk 126 personel di Gaza, dalam sebuah upacara penghormatan pada Juni lalu. “Lebih dari satu dari setiap 50 staf UNRWA di Gaza tewas. Ini adalah jumlah kematian staf tertinggi dalam sejarah PBB,” ungkapnya.
Guterres menambahkan, banyak di antara mereka tewas saat mengirimkan bantuan, bersama keluarga, atau ketika melindungi kelompok rentan. Deklarasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan nyata bagi para pahlawan kemanusiaan di seluruh dunia.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH
