RI News Portal. Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan langkah-langkah strategis yang komprehensif dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini adalah penggunaan data terintegrasi dan program-program yang tepat sasaran, dengan target ambisius untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dalam pidato kenegaraannya di Gedung Parlemen Senayan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan inisiatif historis yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
DTSEN berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang mengidentifikasi dan memverifikasi data sosial ekonomi masyarakat secara akurat. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meminimalisir kemungkinan salah sasaran. Ini menjadi tulang punggung dari semua kebijakan pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintahan saat ini.
Pemerintah juga memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Salah satu program unggulan yang diumumkan adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Presiden menyatakan bahwa saat ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dengan target total 300 sekolah di seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat ini secara spesifik ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20 persen populasi dengan pendapatan terendah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan, sehingga anak-anak tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan prospek masa depan mereka.
“Anak-anak di Sekolah Rakyat ada di desil 1 dan desil 2. Mereka termasuk 20 persen rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah,” ujar Presiden.
Baca juga : Polres Wonogiri Tangani Dugaan Pembunuhan Warga Manyaran: Pendekatan Hukum dan Proses Forensik
Selain fokus pada pendidikan, pendekatan pemerintah juga bersifat holistik, yang mencakup perbaikan kondisi hidup keluarga miskin secara keseluruhan. Program-program ini mencakup:
- Bantuan Sosial (Bansos): Keluarga yang teridentifikasi dalam desil 1 dan 2 melalui DTSEN akan menerima bantuan sosial. Bansos ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sekaligus menjadi penopang ekonomi saat anak-anak mereka menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni: Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin martabat hidup, pemerintah juga akan merenovasi rumah-rumah keluarga yang tidak layak huni. Program ini memastikan bahwa keluarga miskin memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.
- Peningkatan Kuota Pembiayaan Perumahan: Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, sudah lebih dari 231.000 keluarga memanfaatkan pembiayaan melalui skema Tapera dan FLPP. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan rumah layak.
Secara keseluruhan, strategi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini mencerminkan sebuah pendekatan terpadu yang tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berinvestasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Implementasi DTSEN menjadi kunci utama untuk memastikan efektivitas dari seluruh program yang dicanangkan.
Pewarta : Albertus Parikesit
