RI News Portal. Bandarlampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis data konkret dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Kebijakan ini difokuskan pada pengukuran dan akselerasi empat indikator utama pembangunan daerah: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, serta pengurangan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, beserta jajaran di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025).
“Bagi saya, data itu sangat penting. Saya selalu konsisten menggunakan data konkret sebagai dasar dalam menetapkan arah kebijakan, karena setiap kebijakan berdampak luas bagi masyarakat Lampung,” tegas Gubernur Mirza.
Sejak awal masa jabatannya, Mirza menekankan perlunya kebijakan yang jelas, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Untuk itu, ia meluncurkan skema insentif kompetitif bagi bupati dan walikota se-Provinsi Lampung, dengan total anggaran Rp35 miliar.
Rincian skema insentif tersebut adalah:
- Peningkatan IPM: Rp10 miliar
- Pertumbuhan Ekonomi: Rp10 miliar
- Penurunan Stunting: Rp10 miliar
- Pengurangan Kemiskinan & Inflasi: Rp5 miliar
Insentif diberikan kepada daerah dengan capaian terbaik berdasarkan empat indikator tersebut. Menurut Gubernur, mekanisme ini merupakan upaya political engineering untuk membangun sinergi antardaerah.
Baca juga : Rakor TP PKK Palembang Tekankan Sinergi Program Prioritas untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
“Saya buat kompetisi antar bupati dan walikota supaya ada semangat membangun bersama. Ini bagian dari political engineering saya untuk menyamakan persepsi dan arah pembangunan di seluruh Lampung,” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, mengapresiasi inisiatif Gubernur yang mengedepankan data sebagai landasan kebijakan. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS krusial untuk memastikan data yang digunakan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
“Kalau tidak kolaborasi dengan pemerintah daerah, kami ini bisa ‘mati gaya’, karena kegiatan kami selalu terjun langsung ke masyarakat. Jadi sangat baik jika kami terus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, BPS siap mendukung penuh sinergi ini agar arah pembangunan lebih terukur, tepat sasaran, dan responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi.
Pendekatan Gubernur Lampung sejalan dengan konsep evidence-based governance, yang menekankan penggunaan data empiris dalam pengambilan keputusan. Studi kebijakan publik menunjukkan bahwa integrasi data statistik dalam perencanaan pembangunan meningkatkan akurasi kebijakan, mengurangi risiko bias politik, serta mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals).
Selain itu, skema insentif berbasis kinerja merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang inovatif, yang mendorong kompetisi sehat antarwilayah. Model ini berpotensi menciptakan spillover effect positif, di mana praktik terbaik (best practices) antar daerah dapat direplikasi untuk mempercepat pembangunan inklusif.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas data, transparansi mekanisme penilaian, dan komitmen semua pihak untuk menjaga integritas proses. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko manipulasi data (data gaming) dan politik anggaran dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai.
Pewarta : Rusli
