Presiden Prabowo Tegaskan Asing Biayai LSM untuk Adu Domba: Seruan Kemandirian Nasional dan Reformasi Moral Aparatur Negara

RI News Portal. Jakarta, 2 Juni 2025 – Dalam pidato kenegaraan pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas terkait potensi intervensi asing melalui pendanaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai bertujuan memecah belah bangsa. Pidato tersebut mengandung dimensi politik, ideologis, dan etika pemerintahan yang penting untuk dianalisis dalam konteks ketahanan nasional dan tata kelola negara.

Presiden Prabowo menyoroti pola historis adu domba oleh pihak asing terhadap bangsa Indonesia yang, menurutnya, masih berlangsung dalam bentuk baru. “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, Senin (2/6/2025).

Meskipun menyinggung keterlibatan aktor asing, Presiden menegaskan bahwa pidatonya bukan merupakan ajakan untuk mencurigai bangsa lain, melainkan seruan untuk memperkuat kedaulatan nasional dan kemandirian. “Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat berdikari sebagai nilai turunan dari sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah seharusnya menjadi basis kekuatan ekonomi nasional, bukan dibiarkan dikelola oleh segelintir elit atau bahkan dieksploitasi oleh kepentingan luar negeri.

“Kekayaan kita sungguh besar. Saya sangat yakin dalam beberapa tahun ini, kita akan bangkit sebagai negara yang hebat, itu keyakinan saya,” tegasnya. Pandangan ini menunjukkan orientasi pemerintahan yang menempatkan nasionalisme ekonomi sebagai landasan utama pembangunan ke depan.

Dalam bagian lain pidatonya, Presiden juga menyinggung problematika integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah dalam mengelola kekayaan bangsa. Ia menyampaikan kritik tajam terhadap praktik korupsi dan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara.

Baca juga : Ukraina Klaim Hancurkan 41 Pesawat Rusia lewat Operasi Drone Rahasia-nya

“Terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu,” ujarnya. Untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, Presiden mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai instrumen pengawasan publik. “Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti, segera siarkan,” tegas Prabowo.

Pidato ini dapat dianalisis dalam kerangka politik identitas dan nasionalisme postkolonial. Penekanan pada ancaman asing melalui LSM perlu ditinjau secara kritis, mengingat peran LSM yang beragam – dari pengawasan demokrasi hingga advokasi hak-hak warga. Generalisasi terhadap LSM sebagai alat adu domba dapat menimbulkan pertanyaan tentang ruang kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Di sisi lain, ajakan untuk melaporkan pejabat curang secara langsung ke publik menandakan perluasan peran rakyat dalam governance. Namun, tanpa sistem hukum yang kuat dan independen, pendekatan populistik semacam ini berpotensi menimbulkan trial by media dan pelanggaran asas praduga tak bersalah.

Pidato Presiden Prabowo dalam Hari Lahir Pancasila 2025 menggambarkan visi nasionalisme ekonomi yang kuat dan tekad untuk reformasi moral birokrasi. Namun demikian, aspek retoris mengenai peran asing dan LSM memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya di lapangan agar tidak kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi dan hak sipil. Seruan terhadap kemandirian bangsa perlu didukung oleh sistem tata kelola negara yang transparan, inklusif, dan berbasis pada hukum yang adil.

Pewarta : Yudha Purnama