RI News Portal. Jakarta, 22 Mei 2025 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan rencana perusahaan untuk meningkatkan porsi impor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Amerika Serikat. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penyesuaian portofolio pasokan energi nasional menyusul perubahan dinamika perdagangan internasional akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagangnya.
Dalam forum tersebut, Simon menjelaskan bahwa saat ini Pertamina telah menjalin kerja sama strategis dengan Amerika Serikat untuk suplai minyak mentah sebesar 4 persen dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar 57 persen. Ke depan, potensi peningkatan porsi impor ini akan dilakukan melalui mekanisme pengalihan (shifting) sumber pasokan dari negara lain, bukan dengan menambah volume total impor migas nasional.
“Sebagai bagian dari negosiasi pemerintah, Pertamina diminta untuk mengkaji ulang portofolio impor migas dengan skenario peningkatan porsi dari Amerika Serikat. Perlu kami tegaskan bahwa inisiatif ini merupakan pengalihan sumber pasokan, bukan penambahan volume,” ujar Simon di ruang rapat Komisi VI DPR RI.
Lebih lanjut, Simon menekankan pentingnya dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama energi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Pertamina mendorong pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum, baik dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri, guna memberikan kepastian dan kerangka kerja yang solid bagi penguatan kerja sama tersebut.
“Pertamina memerlukan kepastian hukum untuk menjamin kelangsungan dan efisiensi kerja sama suplai energi ini. Aspek legal sangat penting untuk memperkuat posisi negosiasi dan mitigasi risiko dalam jangka panjang,” tambah Simon.
Baca juga : Yusril Ihza Mahendra: Usulan Penambahan Dana Parpol dari APBN Perlu Sistem yang Adil dan Proporsional
Dalam pernyataannya, Simon juga menggarisbawahi bahwa rencana ini tidak lepas dari sejumlah tantangan teknis dan risiko strategis yang harus diperhitungkan secara cermat. Di antaranya adalah aspek logistik, kesiapan infrastruktur distribusi, serta keekonomian dari sisi biaya dan keberlanjutan pasokan. Oleh karena itu, setiap langkah akan ditempuh dengan pendekatan berbasis risiko dan analisis keekonomian yang mendalam.
“Komitmen antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan kepastian dari sisi politik dan regulasi. Ini penting agar kerja sama dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kerja sama business to business secara teknis dan operasional antara korporasi,” tutupnya.
Langkah Pertamina ini mencerminkan dinamika globalisasi energi dan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan pasokan migas nasional di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global. Di sisi lain, pendekatan ini juga menunjukkan perlunya harmonisasi antara strategi bisnis BUMN energi dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam menjamin ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
