RI News. Malang, 24 Agustus 2026 — Dalam upaya merespons tantangan literasi jaminan sosial di sektor pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan kembali mengukuhkan komitmen kolaboratifnya bersama insan pers di wilayah Jawa Timur. Langkah strategis ini secara resmi disampaikan melalui forum diskusi Media Gathering yang diselenggarakan di Malang pada Senin (24/8/2026), sebagai bentuk pergeseran paradigma komunikasi kelembagaan dari sekadar diseminasi informasi menuju kemitraan edukatif yang komprehensif.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengartikulasikan bahwa intervensi perlindungan bagi seluruh kelas pekerja menuntut pendekatan multisektoral dan tidak dapat berjalan secara tunggal. Menurutnya, pers tidak sekadar menjalankan fungsi transmisi berita, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis dan katalisator yang mampu menerjemahkan regulasi serta manfaat jaminan sosial menjadi narasi yang membumi, relevan, sekaligus terpercaya bagi masyarakat luas.
Secara makro, hingga eskalasi data pada Juli 2026, lembaga ini telah berhasil memayungi sekitar 48 juta peserta aktif. Meski demikian, disparitas cakupan masih menjadi tantangan struktural pada sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Dari total proyeksi 77,8 juta pekerja informal yang meliputi petani, nelayan, pengemudi, hingga pekerja mandiri, baru sekitar 13,5 juta jiwa yang terintegrasi ke dalam sistem perlindungan. Hal ini merepresentasikan adanya urgensi peningkatan kesadaran risiko sosial yang harus didorong melalui intervensi media secara berkesinambungan.
Lebih dari sekadar mitigasi risiko kecelakaan dan kematian, arsitektur jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kini berekspansi pada upaya resiliensi ekonomi jangka panjang. Sebagai wujud konkretnya, telah diluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) secara serentak di 37 provinsi pada 18 Agustus 2026 lalu. Inovasi program ini diproyeksikan sebagai instrumen rehabilitasi ekonomi agar para peserta maupun ahli waris penerima manfaat mampu bertransisi kembali menjadi individu yang produktif dan mandiri secara finansial.
Menyempit pada lanskap demografi Jawa Timur, tantangan perluasan perlindungan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, memaparkan rasio kepesertaan yang masih membutuhkan eskalasi progresif. Merujuk pada pemutakhiran data per 19 Agustus 2026, dari total populasi pekerja di Jawa Timur yang mencapai 21,06 juta jiwa, ekuilibrium perlindungan baru menyentuh angka 5,63 juta peserta aktif.
Baca juga: Bijak Menyaring Informasi: Demokrasi Kondusif Dimulai dari Kesadaran Digital
Irvansyah Utoh Banja menekankan bahwa heterogenitas sosiologis pekerja di Jawa Timur mewajibkan adanya kolaborasi multi-pihak, termasuk jalinan komunikasi dua arah dengan media. Masukan empiris dan temuan faktual dari para jurnalis di lapangan dinilai sebagai instrumen evaluasi yang krusial bagi kelembagaan. Sinergitas ini pada akhirnya diharapkan tidak hanya bermuara pada kuantitas publikasi, melainkan pada pembentukan konstruksi sosial dan kesadaran kolektif agar perlindungan diri serta keluarga dipandang sebagai pondasi utama kesejahteraan setiap pekerja.
Pewarta : Alex Franico
Tagline: #BPJSKetenagakerjaan, #JaminanSosial, #PekerjaInformal, #MediaJatim, #LiterasiEkonomi, #ProgramPEKA,
About the Author
