RI News. Jakarta, 7 Juli 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat sinergi lintas kementerian dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan kedua lembaga tersebut. “Program BSPS tahun ini meningkat sangat signifikan. Kami mendapat dukungan luar biasa dari Menteri Dalam Negeri melalui koordinasi dengan seluruh kepala daerah, sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, kami juga mendapat dukungan penuh dari BPS melalui penyediaan data yang akurat,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran BSPS menuntut koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta ketepatan data agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Rapat tersebut membahas penguatan mekanisme pendataan, verifikasi, dan penetapan calon penerima bantuan agar lebih terintegrasi. Sinergi ini juga akan diperluas ke program perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan. Maruarar mengungkapkan bahwa Menteri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung rencana perbaikan sekitar 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemendagri dan BPS dalam menyukseskan program ini,” tambah Maruarar.
Sementara itu, Menteri Tito Karnavian menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus membina dan mengawasi pemerintah daerah agar pelaksanaan BSPS berlangsung secara terpadu. “Kami mengonsolidasikan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan calon penerima bantuan. Selanjutnya usulan tersebut diverifikasi menggunakan data BPS dan dilakukan pengecekan lapangan oleh tim Kementerian PKP sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelas Tito.
Baca juga : GAMKI Padangsidimpuan Bangkit: Marini Hutabarat Pimpin Generasi Muda Kristen untuk Pembangunan Daerah
Mekanisme serupa, lanjut Tito, juga akan diterapkan untuk program perbaikan rumah di kawasan perbatasan. Hingga saat ini, telah terdapat sekitar 36 ribu usulan yang akan diverifikasi lebih lanjut. Untuk mempercepat proses, Kemendagri akan menggelar konsolidasi lanjutan bersama seluruh kepala daerah.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan institusinya untuk terus mendukung kebijakan Kementerian PKP melalui penyediaan data statistik yang akurat hingga tingkat daerah. Kolaborasi pusat akan diperkuat dengan koordinasi BPS daerah, pemerintah daerah, dan tim lapangan Kementerian PKP agar pendataan dan verifikasi semakin efektif.
Melalui penguatan koordinasi ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk melaksanakan Program BSPS secara transparan, berbasis data akurat, dan tepat sasaran. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memastikan setiap bantuan perumahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
Pewarta : Yogi Hilmawan
Tagline: #BSPS2026, #PerumahanSwadaya, #SinergiKemendagriPKP, #DataBPS, #RumahLayakHuni, #KawasanPerbatasan,
About the Author
